Warta Serundingan Portal berita terdepan dan terpercaya
WARTASERUNDINGAN.COM – Pasca Pilkada di Musi Rawas Utara (Muratara) pada tahun 2020, ternyata masih menyisakan konflik sosial ditengah masyarakat. Pasalnya, tidak adanya upaya konsolidasi dari pemimpin Muratara.
Akibatnya, kesalahpahaman antar warga masyarakat menjadi potret yang menyeramkan. Lantaran adanya persepsi yang mempengaruhinya, bahkan kebijakan pemerintah banyak yang menimbulkan kontroversi.
Menanggapi polemik itu, Pemuda Kelurahan Muarakulam yang terhimpun dalam Komunitas Generasi Peduli, menyikapi bahwa pasca ditetapkan HDS – Inayatullah. Harusnya mampu menjadi pemimpin yang menyejukkan, serta merangkul masyarakat Muratara secara keseluruhan.
“Kita melihat saat ini yang terjadi khususnya di Kelurahan Muarakulam, bukan kerukunan dalam bermasyarakat. Malah saling menunjukan kehebatan masing-masing, hal ini lah yang menjadi pemicu pemecahan ditengah masyarakat,” kata Abu Bakar mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kamis (24/2).
Persoalan visi dan Misi, dirinya menganggap belum adanya progres yang signifikan. Bahkan banyak pemberitaan yang tidak layak terkait dengan pembangunan di Muratara. Setahun pasca dilantik, pemerintah hanya disibukan dengan persoalan honorer yang tidak begitu urgen.
“Soal pemberitaan adanya ibu yang melahirkan ditengah jalan, akibat jalan yang berlumpur dan banyak lagi hal lainya. Saya kira itu perlu di evaluasi, sebab pemerintah butuh kritik untuk memajukan daerahnya. Bukan hanya pujian, kemudian terlena dengan visi-misinya,” ucapnya.
Lanjutnya, terkait dengan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Seharusnya, program ini menjadi prioritas bagi Pemkab Muratara. Sebab, masyarakat yang kurang mampu akan terbantu oleh program tersebut.
“Informasi yang kita terima program BUD ini dihapuskan, dengan dalih anggaran tidak ada. Sehingga beberapa orang yang sempat menimba ilmu di ITB, sekarang harus berhenti. Karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai kuliah anaknya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa Pemkab Muratara tidak sepenuh membela hak masyarakat yang membutuh. Menurut dia, anggaran untuk pendidikan itu 20 persen dari APBD dan angka tersebut cukup banyak, jika Pemkab serius dalam memajukan dunia pendidikan di Muratara.
“Bukan sedikit pemerintah kucurkan dana untuk dunia pendidikan, kenapa ketika ada yang betul tidak mampu malah dibuang dengan alasan itu program Bupati yang sebelumnya,” tukasnya (Rilis)
