Warta Serundingan Portal berita terdepan dan terpercaya
Related Articles
WARTASERUNDINGAN.COM – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) berjanji akan melunasi utang daerah kepada rekanan
Utang yang dimaksud merupakan utang kepada kontraktor yang telah diakui sebagai tanggungan daerah memalui Surat Pengakuan Hutang (SPH).
Pernyataan akan membayar SPH tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Muratara H Devi Suhartoni, yang menegaskan bahwa SPH adalah hutang pemda yang harus dibayar.
“SPH utang pemda kepada kontraktor atas kegiatan tahun 2020, kita tegaskan utang itu utang pemda dan pemda akan membayar,” kata Devi.
Ditegaskannya juga bahwa pembayaran SPH akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, hal itu dikarenakan keuangan daerah sedang dalam kondisi tidak baik.
Ia menjelaskan, pada ketok palu APBD 2021 Muratara sebesar 1,057 triliun akan tetapi anggaran tersebut akan habis bila SPH dibayar lunas.
Mengingat sebelum untuk SPH, anggaran sudah harus terserap beberapa item kegiatan dengan biaya perkiraan seperti Dana Desa Rp 110 milyar, ADD Rp 50 milyar.
Operasional pokok pemda Rp 682 milyar, kegiatan rutin Rp 59 milyar, kewajiban Covid Rp 28 milyar, Hibah Rp 15 milyar, Potong pusat DBH Rp 222 milyar
“Sedangkan utang daerah 199 milyar, artinya HDS – Tullah satupun tidak ada visi misi bisa dijalankan andai utang dibayar semua,” jelas Devi.
Ia mengaskan bahwa belum dibayarnya SPH selama ini bukan karena ada dendam politik seperti yang menyebar luas, melainkan karena kondisi keuangan daerah yang belum baik.
“Sekarang menyebar diluar sana kami lah nak buat tapi dicoret bupati, dak galak bayar SPH bupati, semua karena dendam politik.
Saya tidak dendam, tetapi saya dendam untuk menjadikan muratara berubah jadi hebat, rakyat menikmati dan kita bangga jadi orang muratara,” tegas dia.
Ia mengaku bahwa pemerintah sedang merencanakan utang, namun hal itu akan direncanakan agar anggaran dapat digunakan dengan benar.
Mengingat bila salah manajemen keuangan dan perencanaan anggaran maka hal itu hanya akan membuat hancur Kabupaten Muratara.
“Kita lagi rencanakan utang tahun depan, tetapi bener penggunaanya bukan dicecar anggaran yang ada,” kata devi
Ia meminta masyarakat bertindak untuk mengawasi pembangunan yang berlangsung, dan ia membolehkan untuk dihentikan proyek yang dinilai tidak baik kwalitasnya.
“Masyarakat awasi ketat, duit kamu itu bukan duit pejabat, sekarang beberapa proyek sudah jalan, stopkan proyek apapun itu kalau kwalitas tidak bagus,” imbuhnya. (Jadidi)
