Warta Serundingan Portal berita terdepan dan terpercaya
Related Articles
PALEMBANG – Suhu anti-korupsi di Sumatera Selatan kembali memanas. Puluhan massa yang tergabung dalam Badai Anti Korupsi Sumsel (BAKOS), Selasa siang (21/10), menggeruduk Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel).
Aksi itu dipimpin langsung oleh aktivis vokal Moh. Diding Arrahim, sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan dugaan korupsi pemeliharaan kendaraan dinas fiktif di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) — kasus yang diduga telah menguras uang negara hingga Rp1,8 miliar.
Di bawah terik matahari, suara lantang Diding menggema di halaman kantor Kejati. Ia menuding adanya permainan kotor di tubuh birokrasi Muratara yang dibiarkan tanpa tindakan tegas.
“Kami datang membawa suara rakyat Muratara! Kami minta Kejati Sumsel ambil alih kasus ini dari Kejari Muratara yang sudah terlalu lama diam. Jangan biarkan para pelaku bersembunyi di balik jabatan,” teriak Diding dalam orasinya.
Menurutnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dengan jelas mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran pada proyek pemeliharaan kendaraan dinas. Namun, hingga kini proses hukum disebut-sebut tak bergeming.
“Kami menuntut Kejati Sumsel segera memeriksa dan menangkap oknum-oknum di Sekretariat Daerah Muratara — mulai dari Kabag Umum, PPTK, PPK, hingga Bendahara Pengeluaran. Mereka diduga mengatur proyek fiktif yang menelan anggaran miliaran rupiah, sementara kendaraan dinasnya tak pernah dipelihara!” tegasnya.
Diding bahkan menyebut kasus ini sebagai “rahasia umum” yang sudah lama bergulir di Muratara, namun tak kunjung tersentuh hukum.
“Sudah ditemukan BPK, sudah masuk Kejari, tapi tak ada satu pun tersangka. Mengapa diam? Ada apa di balik semua ini? Kalau dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar!” ancamnya lantang disambut sorak dukungan massa.
Dalam orasi berikutnya, Diding menyinggung nasib Kabupaten Muratara yang masih berada di barisan daerah tertinggal, padahal tanahnya kaya akan sumber daya alam.
“Muratara punya emas, minyak, batu bara, bahkan uranium. Tapi rakyat tetap miskin, karena uangnya digerogoti oknum koruptor. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal harga diri rakyat Muratara!” ujarnya dengan suara bergetar penuh emosi.
Ia menegaskan bahwa aksi mereka bukan sekadar protes, melainkan bentuk perlawanan rakyat terhadap korupsi yang telah membusukkan birokrasi daerah.
“Kami ingatkan para pejabat busuk: hentikan permainan kotor kalian! Jangan lagi rampok uang rakyat. Kalau tidak, kami akan bongkar satu per satu. Maling uang negara, jangan harap aman di Muratara!” tutup Diding dengan suara menggema di halaman Kejati.
Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH, langsung menemui perwakilan massa dan menerima laporan resmi mereka.
“Laporan sudah kami terima dan akan segera disampaikan kepada pimpinan. Dokumen juga telah masuk melalui layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” ujar Vanny kepada awak media.
Kini, bola panas berada di tangan Kejati Sumsel. Publik menanti langkah tegas aparat hukum untuk membuktikan komitmen dalam memberantas korupsi di daerah.
Masyarakat berharap, tak ada lagi ruang bagi pejabat korup untuk berlindung di balik kekuasaan dan jabatan. (Rls)
